Membaca Rencana Bisnis di Taman Nasional Komodo

Program Pemberlakuan Pembatasan jumlah pengunjung di Taman Nasional Komodo hanya tinggal menghitung hari untuk diberlakukan. Sesuai dengan rencana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Jumlah pengunjung di Taman Nasional Komodo akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022.

Konservasi sebagai alasan utama

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh beberapa media dan juga pemaparan dari KLHK dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Forum Mahasiswa Pascasarjana NTT-Jakarta bahwa Kebijakan Pembatasan jumlah pengunjung dilakukan karena adanya kegiatan Konservasi yang sedang dijalankan oleh kementerian LHK di Taman Nasional Komodo, sehingga perlu diatur jumlah pengunjung agar tidak mengganggu agenda konservasi. Walaupun tidak disampaikan secara rinci jenis kegiatanya apa dan sampai kapan?Lantas Bagaimana teknis pemberlakuan kebijakan tersebut?

Salah satu cara agar kebijakan pembatasan jumlah pengunjung di Taman Nasional Komodo (TNK) adalah dengan menaikan Harga tiket masuk TNK menjadi 3,75 Juta.Kenaikan harga tiket menjadi 3,75 Juta ini menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk pelaku wisata (Travel Agent) yang ada di Labuan bajo karena dilihat ada upaya untuk memonopoli pasar wisata oleh PT. Flobamor (BUMD provinsi NTT) yang juga menawarkan paket wisata melalui Perjanjian Kerja Sama EVE.

Di lain hal, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Kunjungan kerja ke Labuan Bajo baru-baru ini, bahwa kenaikan harga tiket menjadi 3,75 Juta dilakukan dengan Tujuan untuk mengejar kepentingan ekonomi melalui Wisatawan. Artinya pemerintah sedang berupaya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan wisata di Taman Nasional Komodo.

Akan tetapi, Tarif masuk Taman Nasional Komodo merupakan salah satu bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh unit pelaksana teknis KLHK di Balai Taman Nasional Komodo berdasarkan PP No. 12 tahun 2014. Berdasarkan PP tersebut besarnya pungutan kacis PNBP yaitu Rp. 150.000 untuk wisatawan mancanegara (per-Orang per-hari) dan Rp. 5.000 untuk wisatawan domestik (per-Orang per-hari). 

Pertanyaannya adalah Apa yang melegitimasi kebijakan kenaikan harga tiket masuk TNK menjadi 3,75 Juta apabila PP No. 12 tahun 2014 masih diberlakukan? Setidaknya ada payung hukum yang dibuat oleh pemerintah yang sesuai dengan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kebijakan ini diberlakukan hanya dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) saja? Karena ini adalah kebijakan publik maka proses pembuatan dan pemberlakuan kebijakan mestinya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana mestinya.

Di balik Layar kenaikan harga tiket masuk TNK.

Berdasarkan hasil investigasi bahwa yang harusnya bertanggung jawab atas kebijakan ini adalah Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina. Mengapa? Beliaulah yang pertama kali menyampaikan wacana harga tiket dan mekanisme membership ini sebagaimana dirilis Kompas.com Pada tanggal 16 November 2019 lalu.  

Dalam rilis berita tersebut Dirut BPOLBF ini mengatakan bahwa Nantinya, tiket seharga Rp 14 juta (1000 USD) itu akan dijadikan konsep membership sehingga lebih eksklusif. Saat ini, kelas eksklusif dengan harga tinggi baru diusulkan hanya untuk Pulau Komodo saja. Kemudian, pada tanggal 8 Juni 2022,  Beliau juga menyampaikan Rencana Bisnis yang akan digarap oleh BPOLBF sebagaimana dirilis oleh Floreseditorial.com.

Jadi, beberapa isue itu saling berkaitan dan berhubungan erat dengan kebijakan Pembelakuan Pembatasan jumlah pengunjung dan Digitalisasi yang berujung pada kenaikan harga tiket. Walaupun di samping ada BPOLBF ada  KLHK, Pemprov NTT dan PT. Flobamor hingga Istana yang juga turut ambil bagian dalam permainan ini.  Design Makernya adalah Dirut BPOLBF karena Beliaulah yang dianggap memahami realitas dan kondisi wisata di Flores.

TNK UNTUK KEMASLAHATAN RAKYAT