KPU Targetkan Harmonisasi PKPU Pilkada 2024 Rampung Akhir Juni

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengungkapkan pihaknya sedang melakukan harmonisasi Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan di Pilkada 2024. Menurut Idham, KPU menargetkan proses pengundangan PKPU tersebut selesai pada akhir Juni ini.

"Kami berharap dapat segera diundangkan, karena pada 30 Juni hingga 2 Juli, KPU akan mengadakan bimbingan teknis kepada KPU provinsi seluruh Indonesia mengenai pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Idham kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).

Idham memastikan KPU akan mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah ketentuan minimal usia calon kepala daerah dari 30 tahun pada tahap pendaftaran menjadi 30 tahun pada saat pendaftaran.

Namun, Idham menambahkan KPU masih menunggu jawaban konsultasi tertulis dari DPR dan pemerintah.

"Kami akan menyesuaikan dengan rumusan materi yang terdapat pada amar putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Kami sangat meyakini bahwa pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR atau Komisi II, dan pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, dapat memahami dengan baik keberadaan atau posisi hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024," kata Idham.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, menjelaskan salah satu alasan pembahasan PKPU belum rampung adalah belum adanya kepastian tanggal pelantikan calon gubernur dan wakil gubernur.

"Yang sudah pasti adalah penetapan pasangan calon pada 22 September 2024, itu jelas ada patokannya. Namun, mengenai kapan pelantikannya, KPU belum tahu, karena setelah pelantikan, itu bukan lagi ranah KPU," kata Hasyim.

"Untuk Pilkada 2024, KPU bertanggung jawab sampai penetapan calon terpilih. Setelah itu, prosesnya disampaikan kepada pemerintah pusat. Untuk bupati dan wali kota, atas nama presiden yang menerbitkan SK Mendagri, sedangkan untuk gubernur, yang menerbitkan SK adalah Presiden atau melalui Keppres," pungkas Hasyim.**